Kilasdaerah, Demak– Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 dipastikan akan berdampak signifikan pada pelaksanaan program di Kabupaten Demak. Pemkab Demak mencatat pemangkasan TKD mencapai Rp 239 miliar.
Secara nasional, pemerintah pusat memangkas TKD sebesar 29,34 persen, dari Rp 919 triliun menjadi Rp 693 triliun. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak telah menyiapkan langkah strategis, yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 30 persen
Bupati Demak Eisti’anah, usai paripurna persetujuan bersama APBD Demak 2026 pada Kamis malam (27/11), menyatakan bahwa penyesuaian harus dilakukan.
“Dengan adanya pemangkasan TKD ini memang harus dilakukan penyesuaian bersama. Demak sebesar Rp 239 miliar, pemangkasan ini juga berdampak pada Dewan. Pemkab melakukan efisiensi, seluruh kegiatan di OPD dilakukan pemotongan sebesar 30 persen,” jelas Bupati Eisti’anah.
Kendati menghadapi tantangan anggaran yang minim, Eisti’anah menegaskan bahwa Pemkab Demak akan mengutamakan program-program prioritas, khususnya yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
“Kami memang mengutamakan untuk program-program yang sudah kita rencanakan, khususnya yang berpihak kepada masyarakat itu kita jaga dan tetap kita kerjakan, sembari melihat urgensinya. untuk pemotongannya, memang kita lebih ke OPD,” katanya.
Bupati juga menambahkan bahwa salah satu program yang menjadi fokus utama adalah normalisasi sungai. Hal ini merupakan langkah antisipasi pasca-kejadian banjir besar pada tahun 2024. Normalisasi sungai juga sekaligus mendukung ketahanan pangan yang merupakan program prioritas nasional.
Pencegahan Bencana“Memang kita memprioritaskan penanganan, seperti kita mengambil hikmahnya dari kejadian banjir besar 2024 maka kita masifkan normalisasi. Ini selain untuk mencegah banjir juga mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.
Infrastruktur Lain Eisti’anah juga berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dianggarkan setiap tahun sebagai prioritas.
Eisti’anah menyadari bahwa pemangkasan TKD ini berdampak pada program yang sudah direncanakan. Namun, ia menekankan pentingnya kolaborasi, efektivitas, dan efisiensi dalam menghadapi kondisi anggaran yang ada.
“Pasti (berdampak). Ini kita berupaya mengkolaborasikan dengan anggaran ini bisa menjawab beberapa kegiatan. Karena saat ini memang temanya efektif dan efisien. Jadi kita gelorakan dan sosialisasikan kepada seluruh ASN untuk melakukan hal tersebut, intinya berkolaborasi, contoh penanganan stunting itu kita bisa kerjakan bersama,” bebernya.
Meskipun semua sektor membutuhkan prioritas, dengan anggaran yang minim, Pemkab Demak akan lebih masif berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan mendesak.(*)
