Keterangan foto :Komisi C DPRD Kabupaten Demak melakukan sidak di jalan utama Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Senin 24 November 2025.(sansan/kilaadaerah).Kilasdaerah, Demak – Keluhan panjang warga terkait kondisi jalan yang rusak parah di perbatasan Demak–Mijen akhirnya direspons oleh Komisi C DPRD Kabupaten Demak melalui inspeksi mendadak (sidak) pada Senin, 24 November 2025. Jalan tersebut, yang menjadi akses utama dan satu-satunya menuju Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, dikategorikan sebagai salah satu yang paling kritis kerusakannya.
Ketua Komisi C DPRD Demak, Ulin Nuha, menjelaskan bahwa sidak ini adalah bagian dari agenda pengawasan infrastruktur pasca-pelaksanaan program reguler dan menjelang perubahan anggaran daerah. Tim Komisi C saat ini fokus pada pendataan ulang jalan-jalan yang memerlukan penanganan segera.
“Di Mijen ini, kita inventarisasi jalan-jalan yang memang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Skala prioritas menjadi hal utama, dan akses menuju Desa Bantengmati ini termasuk yang harus segera ditangani karena merupakan satu-satunya akses warga menuju kecamatan,” ujar Ulin Nuha di lokasi.
Jalan yang menghubungkan Bantengmati dengan pusat kecamatan tersebut dilaporkan sudah lama tidak tersentuh perbaikan signifikan. Perangkat Desa Bantengmati, Ahmad Mustain mengungkapkan bahwa betonisasi terakhir dilakukan sekitar 10 hingga 15 tahun lalu.
“Jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Kondisinya berlubang, licin, dan sangat membahayakan,” kata Mustain, sambil menambahkan bahwa kerusakan kian parah, terutama saat musim hujan.
Selain faktor keselamatan dan mobilitas masyarakat, kondisi jalan yang layak sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor ekonomi. Desa Bantengmati dikenal sebagai sentra pertanian bawang merah. Kerusakan jalan secara langsung mengganggu distribusi hasil pertanian, yang pada akhirnya dapat melemahkan perekonomian dan ketahanan pangan warga setempat.
Ulin Nuha memastikan bahwa temuan di lapangan ini akan segera ditindaklanjuti. Komisi C akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan PERKIM.
“Kami akan berkoordinasi dengan OPD untuk memastikan jalan ini menjadi <span;>prioritas utama perbaikandan dapat direalisasikan dalam waktu dekat,” tegas Ulin Nuha.(*)
