Kilasdaerah, Demak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin (2/6/2025). Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Demak dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Zayinul Fata.
Dalam sambutannya, Zayin berharap seluruh pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ke depan.
“Semoga pandangan umum fraksi ini menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dan menjadi tambahan kajian penting dalam pembahasan Raperda. Kami juga berharap Plh Bupati Demak dapat segera memberikan tanggapan atas seluruh pandangan fraksi,” ujar Zayin.
Salah satu sorotan penting datang dari Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera, yang menegaskan pentingnya pengawalan intensif terhadap pengajuan anggaran Rp 1,7 triliun ke pemerintah pusat. Anggaran ini direncanakan untuk pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai sebagai upaya strategis mengatasi banjir rob yang selama ini menjadi masalah kronis di sejumlah wilayah pesisir Demak.
“Kami mendorong agar Pemkab Demak sungguh-sungguh mengawal proses pengajuan anggaran ini, karena sangat penting untuk masa depan masyarakat terdampak rob,” kata Ketua Fraksi, Bambang Setyo Utomo.
Fraksi tersebut juga menyampaikan sejumlah usulan langkah konkret yang dapat ditempuh oleh Pemkab agar pengajuan tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Di antaranya:
Melakukan sinkronisasi program dengan prioritas nasional.
Menyusun kajian teknis yang mendalam dan akurat, termasuk analisis biaya dan manfaat.
Melakukan konsultasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan program memenuhi standar dan selaras dengan kebijakan pusat.
“Pendekatan yang tepat dan teknis yang kuat sangat dibutuhkan agar pengajuan ini tidak hanya dilihat sebagai permintaan biasa, tetapi sebagai solusi konkret terhadap bencana rob yang terus mengancam kehidupan warga pesisir,” tambah Bambang.
Rencana pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai menjadi harapan besar masyarakat Demak, terutama di wilayah utara seperti Sayung dan Bonang, yang selama bertahun-tahun berhadapan langsung dengan dampak abrasi dan rob.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu bagian penting dari proses pengambilan kebijakan anggaran dan menjadi pengingat kuat bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dan lingkungan di Kabupaten Demak.
